Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB) melalui Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris turut mengambil peran dalam menyukseskan kebijakan pemerintah terkait penerapan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib bagi siswa sekolah dasar (SD) mulai tahun ajaran 2027/2028.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UMB dalam program Bantuan Pemerintah Pengembangan Kompetensi Guru Sekolah Dasar dalam Mengajar Bahasa Inggris (PKGSD MBI). Pada Kamis (5/11/2026), Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UMB melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bantuan pemerintah PKGSD MBI.
Dalam pelaksanaan program tersebut, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UMB mendapatkan amanah untuk melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi guru SD di enam lokasi, yakni Kecamatan Sukaraja, Talo, Pino, Maje, Kepahiang, dan Bermani Hilir.
Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UMB, Washlurrachim Safitri, M.Pd., menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung dan menyukseskan program pemerintah tersebut. Menurutnya, keterlibatan perguruan tinggi, khususnya program studi yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan bahasa Inggris, merupakan bentuk kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar di Indonesia.
“Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UMB siap menyukseskan program PKGSD MBI ini. Kami berkomitmen memberikan kontribusi terbaik melalui pendampingan dan pelatihan bagi guru-guru sekolah dasar di enam lokasi yang telah dipercayakan kepada UMB. Harapannya, program ini dapat meningkatkan kompetensi sekaligus kepercayaan diri guru dalam mengajarkan bahasa Inggris kepada peserta didik,” ungkap Washlurrachim.
Ia menambahkan, pelaksanaan program ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan kemampuan bahasa Inggris guru, tetapi juga membekali mereka dengan strategi pembelajaran yang kreatif, komunikatif, dan menyenangkan sesuai dengan karakteristik anak usia sekolah dasar.
Keterlibatan UMB dalam program ini sejalan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang tengah mematangkan persiapan penerapan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib mulai kelas III SD pada tahun ajaran 2027/2028.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan peningkatan kompetensi sebanyak 58.482 guru SD di seluruh Indonesia melalui program PKGSD MBI. Kebijakan ini tidak dilakukan dengan menambah jumlah guru baru, melainkan meningkatkan kemampuan guru kelas yang telah tersedia agar mampu mengajarkan bahasa Inggris.
Program PKGSD MBI dirancang dalam bentuk pelatihan intensif selama 10 hari dengan total 80 jam pelajaran, yang terdiri atas pembelajaran tatap muka dan pelatihan mandiri. Para guru akan mendapatkan pembekalan materi, modul, pengembangan perangkat pembelajaran, praktik mengajar, serta strategi pembelajaran bahasa Inggris yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
Abdul Mu’ti menegaskan bahwa tujuan utama program bukan menjadikan seluruh guru sebagai ahli bahasa Inggris, melainkan membekali mereka dengan kemampuan pedagogis untuk memperkenalkan dasar-dasar bahasa Inggris sekaligus menumbuhkan kecintaan anak terhadap bahasa asing tersebut.
Pembelajaran nantinya diarahkan menggunakan pendekatan mindful, meaningful, dan joyful learning, melalui berbagai aktivitas menarik seperti lagu, pemutaran film, permainan, dan kegiatan interaktif lainnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Nunuk Suryani, menekankan pentingnya meningkatkan kompetensi sekaligus kepercayaan diri guru SD yang tidak memiliki latar belakang pendidikan bahasa Inggris.
Melalui keterlibatan dalam program PKGSD MBI, UMB diharapkan dapat memperluas kontribusi perguruan tinggi dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya kompetensi tenaga pendidik di tingkat sekolah dasar.
Kepercayaan yang diberikan kepada Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UMB untuk melaksanakan kegiatan di enam lokasi tersebut juga menjadi kesempatan strategis bagi perguruan tinggi untuk mengimplementasikan keilmuan dan kepakarannya secara langsung di tengah masyarakat serta mendukung transformasi pendidikan nasional.
