Masa depan PTMA tidak boleh bergantung pada murahnya biaya kuliah, tetapi pada kualitas, karakter, relevansi, dan nilai tambah yang tidak ditemukan di tempat lain.
Bagaimana jika suatu hari seorang calon mahasiswa bertanya kepada orang tuanya: “Mengapa saya harus membayar kuliah di PTS kalau saya bisa kuliah di PTN secara gratis?”
Pertanyaan itu sederhana. Tetapi bagi perguruan tinggi swasta, khususnya Perguruan Tinggi Muhammadiyah-‘Aisyiyah (PTMA), pertanyaan tersebut bisa menjadi titik balik sejarah.
Pemerintah kini serius menyiapkan program pendidikan tinggi gratis di perguruan tinggi negeri (PTN). Pada September 2026, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar program tersebut dipersiapkan secepatnya dan dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara. Kemdiktisaintek bahkan telah menghitung kebutuhan pembiayaan per mahasiswa serta memetakan kondisi dan jumlah mahasiswa di masing-masing PTN.
Bagi rakyat, ini kabar baik. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, biaya pendidikan memang sering menjadi penghalang menuju perguruan tinggi. Negara berkewajiban membuka akses seluas-luasnya.
Namun, ada pertanyaan yang tidak boleh dihindari: bagaimana nasib PTS?
Sebab pendidikan tinggi Indonesia bukan hanya PTN.
Data Statistik Pendidikan Tinggi 2025 menunjukkan bahwa ekosistem pendidikan tinggi Indonesia sangat ditopang oleh sektor swasta. Dari 4.303 perguruan tinggi, sekitar 63 persen merupakan PTS. Pada 2025, proporsi mahasiswa baru yang masuk PTS masih sekitar 45,57 persen.
Dengan kata lain, jika pemerintah membuat PTN semakin murah atau gratis tanpa desain kebijakan yang memperhitungkan PTS, yang berubah bukan hanya biaya kuliah. Peta persaingan pendidikan tinggi juga akan berubah.
Jangan Melawan Kuliah Gratis
PTMA tidak seharusnya berdiri di barisan yang menolak pendidikan gratis.
Mengapa?
Karena pendidikan adalah hak publik. Jika negara memiliki kemampuan fiskal untuk mengurangi beban keluarga, itu harus diapresiasi.
Yang harus dikritisi adalah bagaimana kebijakan itu dirancang agar tidak menciptakan ketimpangan baru.
Bukankah ironis jika negara ingin memperluas akses pendidikan, tetapi pada saat yang sama kebijakannya justru membuat sebagian perguruan tinggi yang selama puluhan tahun membuka akses pendidikan di daerah menjadi semakin sulit bertahan?
Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa mahasiswa kurang mampu yang memilih PTS tetap memperoleh dukungan. KIP Kuliah, misalnya, saat ini memang memberikan pembebasan biaya pendidikan dan bantuan biaya hidup bagi penerima yang memenuhi persyaratan.
Tetapi bagi PTMA, persoalannya lebih mendasar.
Jangan sampai PTMA hanya sibuk meminta perlindungan. PTMA harus menyiapkan diri menghadapi perubahan.
Dari Perang Harga ke Perang Nilai
Selama bertahun-tahun sebagian PTS berlomba menawarkan diskon uang kuliah, bebas uang gedung, cicilan, potongan pendaftaran, dan berbagai promosi.
Strategi itu dapat mendatangkan mahasiswa.
Tetapi apakah cukup untuk memenangkan masa depan?
Jika PTN suatu hari menawarkan pendidikan sarjana tanpa biaya kuliah, maka perang harga akan menjadi perang yang hampir mustahil dimenangkan PTS.
Maka PTMA harus mengubah pertanyaan dari:
“Berapa murah biaya kuliah kita?”
menjadi:
“Apa nilai yang diperoleh mahasiswa jika memilih kita?”
Inilah titik krusialnya.
PTMA harus menjual pengalaman pendidikan, bukan sekadar SKS. Menjual kompetensi, bukan sekadar ijazah. Menjual karakter, bukan sekadar nilai akademik. Menjual jejaring dan masa depan, bukan sekadar gedung dan fasilitas.
Dan PTMA sebenarnya memiliki modal yang tidak dimiliki semua perguruan tinggi: identitas ideologis dan nilai keislaman yang berkemajuan.
Al-Qur’an mengingatkan:
“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.”
(QS. Al-Mujadilah: 11)
Pesan ayat ini sangat relevan. Pendidikan tidak berhenti pada transfer pengetahuan. Ilmu harus melahirkan manusia yang memiliki iman, akhlak, tanggung jawab dan kemampuan memberi manfaat.
Inilah yang seharusnya menjadi competitive advantage PTMA.
Generasi Baru Tidak Membeli Kampus, Mereka Membeli Masa Depan
Ada perubahan besar lain yang harus dibaca PTMA: karakter calon mahasiswa berubah.
Generasi yang masuk perguruan tinggi sekarang tumbuh bersama internet, media sosial, smartphone, dan kecerdasan buatan. Mereka tidak lagi hanya bertanya, “Kampus ini bagus atau tidak?”
Mereka bertanya:
Apa yang akan saya dapatkan?
Apakah dosennya relevan dengan zaman?
Apakah saya mendapatkan pengalaman kerja?
Apakah kampus membantu saya membangun karier?
Apakah saya bisa belajar menggunakan AI?
Apakah ijazah saya cukup untuk menghadapi dunia kerja?
Pertanyaan itu sangat rasional.
Data nasional 2025 menunjukkan terdapat lebih dari 2,15 juta mahasiswa baru, dengan sekitar 37,8 persen berada pada bidang STEM. Sementara itu, BPS menunjukkan bahwa sebagian besar pemuda Indonesia masih berpendidikan SMA/SMK/sederajat. Artinya, pasar pendidikan tinggi masih besar, tetapi calon mahasiswa semakin selektif dalam menentukan pilihan.
Lebih penting lagi, dunia kerja sedang berubah cepat.
World Economic Forum memperkirakan AI dan big data, literasi teknologi, creative thinking, resilience, fleksibilitas dan kemampuan belajar sepanjang hayat akan semakin penting hingga 2030. Di Indonesia, 83 persen perusahaan yang disurvei memperkirakan digitalisasi menjadi pendorong utama perubahan pasar kerja.
Karena itu, kampus yang tidak berubah akan ditinggalkan, meskipun biayanya murah.
PTMA 2026–2030: Lima Agenda Perubahan
Karena itu, saya melihat sedikitnya lima agenda strategis PTMA 2026–2030.
Pertama, diferensiasi program studi. Jangan semua kampus menawarkan program yang sama. PTMA harus memilih bidang unggulan sesuai kebutuhan daerah, nasional dan global.
Kedua, AI menjadi kompetensi wajib, bukan sekadar mata kuliah tambahan. Setiap mahasiswa perlu memiliki literasi AI, etika AI, kemampuan menggunakan AI secara produktif, sekaligus kemampuan mengenali batas-batasnya. AI harus menjadi copilot, bukan pengganti daya pikir.
Ketiga, karakter menjadi keunggulan kompetitif. Ketika AI dapat menghasilkan tulisan, gambar, kode, analisis dan berbagai produk intelektual dalam hitungan detik, maka integritas, empati, kepemimpinan, tanggung jawab dan kebijaksanaan manusia justru semakin mahal.
Keempat, kampus harus menjual employability. Mahasiswa harus lulus dengan portofolio, sertifikasi, pengalaman magang, jejaring industri, pengalaman proyek, kemampuan komunikasi dan kemampuan memecahkan masalah.
Kelima, PTMA harus membangun ekosistem pembiayaan baru. Wakaf pendidikan, dana abadi, filantropi, kerja sama industri, riset, hilirisasi, pendidikan profesi, microcredential, program internasional dan lifelong learning harus dikembangkan. PTMA tidak boleh menggantungkan keberlanjutan institusi hanya pada uang kuliah mahasiswa.
Jika PTN Gratis, PTMA Harus Menjual Apa?
Jawabannya bukan diskon.
Bukan pula sekadar gedung yang megah.
PTMA harus menjual masa depan.
Ia harus menawarkan pengalaman pendidikan yang membuat mahasiswa berkata: “Saya memilih kampus ini bukan karena tidak punya pilihan lain, tetapi karena saya yakin kampus ini membuat saya menjadi manusia yang lebih kompeten, berkarakter dan siap menghadapi masa depan.”
Sebab pendidikan gratis memang dapat menghilangkan biaya kuliah.
Tetapi tidak ada negara yang mampu memberikan masa depan secara gratis.
Masa depan harus dibangun dengan ilmu, karakter, kreativitas, kerja keras, jejaring, integritas dan keberanian beradaptasi.
Karena itu, tantangan terbesar PTMA sesungguhnya bukan ketika PTN menjadi gratis.
Tantangan terbesar adalah ketika PTMA tetap menjadi sama, sementara dunia berubah.
Maka, mari berhenti bertanya, “Bagaimana agar mahasiswa tetap mau membayar kuliah di PTMA?”
Pertanyaan yang lebih bermartabat adalah:
“Bagaimana membuat pendidikan PTMA begitu bernilai sehingga mahasiswa memilihnya karena kualitas, karakter dan masa depannya—bukan semata-mata karena harganya?”
Di situlah masa depan PTMA dipertaruhkan.
Dan mungkin, justru di situlah kesempatan terbesar PTMA untuk bangkit.
